Pertamina Dapat Insentif Tambahan Blok Migas

08/09/2018

Pemerintah akan memberikan blok minyak dan gas baru kepada PT Pertamina (Persero) untuk mendorong tambahan pendapatan perseroan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengatakan pendapatan dari blok migas tersebut diharapkan bisa membantu keuangan Pertamina yang mesti menanggung pembengkakan subsidi.

Menurut Jonan hasil dari blok migas tersebut dalam jangka panjang bisa membantu keseimbangan keuangan Pertamina yang harus mendistribusikan bahan bakar bersubsidi di tengah kenaikan kurs dolar dan harga minyak. Pertamina diperkirakan akan menanggung beban lantaran pemerintah tak mengubah subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018.

Jonan menyebutkan ada potensi pendapatan US$ 600 juta dari produksi migas di blok tersebut, yang diperkirakan akan menghasilkan 150 ribu barel minyak per hari dan gas sebanyak 600 barel setara minyak. Pemerintah juga memberi hak pengelolaan 10 blok kecil agar keuangan Pertamina tak jebol. "Bantuan di sektor hulu diharapkan bisa menutup defisit di hilir," kata dia di gedung Parlemen, kemarin. 

Sebelumnya, pemerintah juga menyatakan akan memakai selisih penerimaan di sektor migas untuk menutup subsidi yang membengkak. Kenaikan harga minyak dunia dan kurs dolar, menurut Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Askolani, menambah penerimaan negara hingga Rp 58 triliun pada semester I tahun ini. Ihwal alokasi sumber dana untuk menutup subsidi, Askolani mengatakan tak ada komponen fiskal yang perlu direvisi.

Dalam Undang-Undang APBN 2018 pasal 16, anggaran pengelolaan subsidi bisa disesuaikan dengan perubahan asumsi makroekonomi seperti kurs dolar dan harga minyak. "Tanpa perlu perubahan jika pada saat berjalan ada perubahan komponen," kata Askolani.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yenny Sucipto, mengatakan pemerintah tak perlu mengajukan APBN perubahan lantaran penyesuaian hanya terjadi di pos subsidi.

"Tinggal pelaporan realisasinya agar bisa dipertanggungjawabkan ketika diaudit," ujar dia. Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Melchias Mekeng, mengatakan keputusan untuk tak mengajukan APBN perubahan diserahkan pada pemerintah. "Tapi kami minta laporan berkala karena banyak masyarakat yang harus merasakan dampak subsidi," ujar dia.