Pengusaha E-Commerce Tunggu Aturan Pasti Tentang Bisnisnya

Tak kunjung keluarnya peraturan tentang bisnis penjualan secara daring atau e-commerce, membuat pengusaha resah. Saat ini mereka mengaku masih menunggu kepastian peraturan tersebut, sehingga ada kepastian hukum bagi pelaku usaha.

Wakil Ketua Umum Indonesian E-commerce Asociation (idEA) bidang Hubungan External Rosihan Saqina mengatakan, pihaknya masih terus menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang e-commerce. Sebab dari informasi terakhir yang diperolehnya, pembahasan PP e-commerce masih dilakukan intensif pemerintah.

"Karena itu, kami sedang menunggu kapan aturan tersebut diterbitkan ataupun disahkan," ujarnya kepada KONTAN Minggu (15/7).

Hanya saja tanpa beleid itupun, dia bilang, tapi tidak akan membuat industri ecommerce nasional lesu. Saat ini pelaku usaha industri daring justru terus meningkatkan iklim usaha dengan berbagai cara. Bahkan, Rosihan bilang, kinerja industri e-commerce saat ini masih terus berkembang baik.

Namun Rosihan enggan menanggapi dampak aturan, seperti aturan jumlah barang lokal yang diperjual belikan dalam satu platform e-commerce. Aturan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) nomor 70 tahun 2013. Aturan itulah yang mewajibkan industri ritel menjual produk lokal minimal sebesar 80%.

Kemudian ada juga pembahasan mengenai kewajiban pelaku usaha dalam platform e-commerce untuk mendaftarkan diri. Beleid inilah yang mengatur tata cara pendaftaran dan penerbitan nomor identitas penjual online. Pelaku usaha juga wajib memiliki identitas subjek hukum yang jelas dan wajib menyampaikan data-datanya kepada Menteri Perdagangan.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemdag) Tjahya Widayanti mengatakan, pembahasan terakhir PP e-commerce sebenarnya sudah selesai di tingkat eselon satu. "Kita tinggal tunggu waktu para menteri terkait untuk dibahas di Kemko Perekonomian," ujarnya.